Surabaya,CJ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebersar Rp 12,7 triliun Tahun Anggaran 2026.
Sebagai legislatif yang mempunya peran pengawasan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Budi Laksono menegaskan akan terus mendukung dan melakukan mengawal program-program prioritas Pemerintah Kota Surabaya, terutama di UMKM, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut pria yang akrab disapa Bulek ini dalam meningkatkan <Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan ekonomi masyarakat Surabaya dengan meningkatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Sentra Wisata Kuliner (SWK). Ia mengingatkan agar pelatihan bagi pelaku UMKM disertai tindak lanjut yang nyata.
“Jangan hanya dilatih lalu dibiarkan. Setelah pelatihan harus ada tindak lanjut, seperti bantuan alat dan pemasaran produk,” ungkapnya selasa (12/11/2025).
Buleks juga meminta agar pemerintah memperhatikan keadilan bagi pelaku usaha kecil yang bersaing dengan kafe-kafe modern.
“SWK ini dibuat perda, tapi di sebelahnya ada kafe modern. Apakah mereka sudah bayar kontribusi ke Pemkot? Ini harus diawasi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap SWK, PKL, dan UMKM perlu diperkuat agar sektor ekonomi kerakyatan tetap hidup dan memberi kontribusi bagi PAD.
Selain itu ia juga menekankan, bahwa tanggung jawab pemerintah kota tidak berhenti pada jenjang SD dan SMP saja, tetapi juga harus memastikan siswa SMA dan SMK tidak putus sekolah.
“Pendidikan itu paling utama. Upaya 12 tahun harus jadi jaminan dari Pemkot. Jangan sampai anak-anak putus sekolah di jenjang SMA atau SMK,” tegasnya.
Buleks juga mendorong agar program beasiswa dan bantuan pendidikan diperluas sehingga tidak ada warga Surabaya yang tertinggal dalam akses pendidikan.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan puskesmas di Surabaya agar bisa melayani rawat inap dan memiliki fasilitas yang memadai.
“Kalau grid puskesmas dinaikkan, tenaga medisnya juga harus ditambah. Transportasi seperti ambulans juga disiapkan,” jelasnya.
Selain itu, buleks menekankan perlunya pengawasan terhadap pengelolaan BPJS agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
“BPJS jangan sampai ada kebocoran. Kalau anggaran sudah jelas, bisa digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan,” katanya.
Menurutnya, program pembangunan fisik dan sosial di Surabaya harus berjalan seimbang agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita tetap support apa yang menjadi program utama pemerintah kota. Apapun yang dilakukan Pemkot, kita kawal semaksimal mungkin,” ujar Buleks.
Ia menegaskan akan terus menjadi mitra kritis pemerintah kota dalam mengawal program-program pro-rakyat.
“Kami siap membantu pemerintah, tapi juga memastikan semua berjalan adil dan berpihak pada warga Surabaya,” pungkasnya. ADV/DN
