Surabaya,CJ – Proyek perluasan Bozem Simohilir yang dilaksanakan oleh DSDABM (Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga) Kota Surabaya menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Josiah Michael, menemukan potensi kerugian warga dalam proyek perluasan Bozem Simohilir tersebut.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa proyek perluasan Bozem Simohilir dilakukan tanpa kajian yang komprehensif, termasuk tidak adanya Feasibility Study (FS) yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan,” ungkapnya, Rabu, (15/4/2026).
Josiah melanjutkan, perluasan ini terkesan hanya didasarkan pada status kepemilikan lahan oleh Pemkot, khususnya tanah Surat Ijo/IPT yang saat ini ditempati warga. Pendekatan seperti ini sangat berbahaya, karena mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat.
“Perlu diingat, warga yang menempati lahan IPT bukan datang secara gratis. Mereka memperoleh hak menempati dengan biaya, sehingga tidak bisa diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi,” kata Josiah.
Selain itu ia melihat potensi dampak besar, karena hampir 200 unit terdampak. Ini bukan angka kecil, ini menyangkut kehidupan dan keberlangsungan ekonomi warga.
“Kalau proyek ini memang tidak didasarkan pada FS yang memadai, lalu dasar pengambilan keputusannya apa? Karena yang kami lihat ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut nasib ratusan warga,” terangnya.
Lebih jauh, persoalan banjir di kawasan tersebut tidak bisa serta-merta dibebankan kepada warga. Justru ada indikasi bahwa permasalahan juga berasal dari kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur oleh DSDABM, termasuk kondisi Bozem Simohilir yang sebelumnya mengalami pendangkalan dan dipenuhi enceng gondok.
Selain itu, menjurut Josiah perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem drainase yang ada, termasuk box culvert berukuran besar di wilayah hilir. Apakah selama ini sudah dilakukan pembersihan dan pengecekan sedimentasi secara berkala? Karena berdasarkan catatan, saat awal dibangun, infrastruktur tersebut efektif mengurangi banjir.
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar proyek ini dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, berbasis kajian teknis yang objektif serta mempertimbangkan aspek sosial masyarakat
“Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang benar-benar melindungi kepentingan warga,”pungkasnya.ADV/DN
