Surabaya,CJ – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti belum maksimalnya pelayanan kesehatan di 63 puskesmas, meskipun sebagian besar memiliki h. Temuan ini muncul dalam rapat koordinasi pembahasan anggaran antara DPRD dan Dinas Kesehatan Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan masih ada kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di seluruh puskesmas.
“Ini jelas memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi warga. Padahal, puskesmas adalah garda terdepan layanan publik,” tegas Imam di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (5/11/2025).
Imam menambahkan, berdasarkan laporan keuangan, hampir semua puskesmas berstatus PLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) memiliki dana tabungan besar. “Rata-rata saldo mereka ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai Rp2 miliar di rekeningnya,” ujarnya.
Karena itu, Komisi D mendorong agar dana tersebut dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis sementara waktu, sebelum menunggu formasi ASN baru dari pemerintah pusat.
“Daripada menunggu lama, puskesmas bisa mengontrak dokter atau perawat dengan dana sendiri. Ini uang masyarakat, seharusnya kembali untuk pelayanan,” ujarnya.
Selain tenaga medis, DPRD juga menyoroti sejumlah puskesmas yang belum menempelkan informasi alur pelayanan BPJS gratis bagi warga Surabaya. “Harus ada petunjuk jelas di ruang tunggu atau loket agar warga tidak kebingungan saat mengurus aktivasi maupun penonaktifan BPJS,” kata Imam.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyinggung persoalan program susu gratis bagi balita berkebutuhan khusus. Beberapa puskesmas diketahui mengganti merek susu yang diresepkan dokter rumah sakit rujukan, sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua.
“Kalau memang tidak cocok dan berisiko, sebaiknya dibelikan sesuai resep dokter. Jangan masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Dinas Kesehatan Surabaya menjelaskan bahwa perbedaan merek susu terjadi karena keterbatasan stok. Namun setelah dilakukan koordinasi ulang dengan dokter spesialis, susu pengganti dinyatakan tetap aman digunakan.
Imam memastikan, DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana dan pelayanan di seluruh puskesmas.
“Ada puskesmas yang dulu pelayanannya buruk, tapi setelah disidak dan dibenahi, pendapatannya justru naik. Ini bukti bahwa potensi besar bisa muncul kalau dikelola dengan benar,” pungkasnya. ADV/DN
