Surabaya,CJ – Menjelang pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2025 Wakil Ketua Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya Camelia Habibah menegaskan dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan mengundang Bapemkesra Kota Surabaya, terkait digelarnya kegiatan”Great Leader” di salah satu gedung di Jalan Ahmad Yani-Surabaya, yang diduga menjadi ajang kampanye terselubung.
Bahkan Camelia Habibah Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa kegiatan tersebut adalh wujud “kecolongannya” pemerintah kota, karena kegiatan tersebut melibatkan beberapa caleg yang namanya masuk Daftar Caleg Tetap (DCT) KPU Provinsi Jatim dan KPU Kota Surabaya.
“Sehingga kami mengingatkan kepada pemerintahan untuk lebih hati-hati dalam bahasa politik saat ini. Jika memang ada afiliasi atau sudah terlibat bahwa dia itu Caleg, tolong dihindari kegiatan-kegiatan publik yang itu sumber kegiatannya bersumber dari APBD Kota Surabaya,” ujar Camelia Habibah, Senin (20/11/2023) di DPRD Kota Surabaya.
Habibah menyampaikan, sesuai dengan instruksi Walikota bahwa pemerintah kota mulai aparat Kota Surabaya Sampai tingkat RT harus menjaga netralitasnya.
“Nah, ini Pemerintah Kota Surabaya bikin kegiatan tidak menunjukkan yang disampaikan Pak Walikota. Justru yang memberikan sambutan di acara itu adalah dua caleg dari partai politik. Semua sudah tahulah partainya partai apa. Terus kostum-kostum itu tolong dihindari. Simbol-simbol dan bendera-bendera partai politik itu tolong dihindari,” kata Habibah.
Legislator perempuan asal Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya ini menyarankan, apabila memang dibutuhkan simbol atau kostum, carilah warna yang netral. Dirinya kembali menegaskan bahwa pemerintah kota telah kecolongan dengan kejadian kemarin.
“Di sisi lain, ada kegiatan kemasyarakatan dimana saya sebagai ketua fatayat NU Kota Surabaya diundang oleh Lurah. Nah, ternyata Lurah tersebut dilaporkan oleh masyarakat bahwa tidak netral,” jelasnya.
Habibah menyebutkan bahwa Lurah tersebut dipanggil dan diperiksa oleh inspektorat. Dia menilai, ini ada perilaku yang tidak sama dari jajaran Pemkot Surabaya.
“Sekali lagi kami meminta kepada pemerintah kota agar menjaga netralitas dan perlakuan yang sama tidak condong sebelah,” tutup Camelia Habibah.ADV/DN
