Surabaya,CJ – Reses atau serap aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Surabaya ada yang berbeda, <span;>selama bertahun-tahun aspirasi warga didominasi usulan pembangunan infrastruktur kampung dan kebutuhan pendidikan, dan untuk tahun ini persoalan lapangan kerja mulai menjadi keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat kepada para wakil rakyat.
Hal itu diungkapkan <span;>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. <span;>Ia mengatakan, dinamika tersebut menjadi gambaran bahwa kebutuhan masyarakat terus berkembang seiring perubahan kondisi ekonomi dan pertumbuhan investasi di Kota Pahlawan.
“Hari ini ada fenomena baru yang kami temukan. Kalau dulu reses selalu didominasi usulan pembangunan infrastruktur pemukiman dan pendidikan, sekarang banyak anggota DPRD yang mendapatkan keluhan soal kebutuhan lapangan pekerjaan,” ungkap Arif Fathoni kepada awak media, Rabu, (10/6/2026)
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk mulai memandang penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu agenda utama pembangunan kota.
Berbeda dengan usulan pembangunan fisik yang relatif mudah diterjemahkan menjadi program pembangunan, persoalan ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
Karena itu, DPRD Surabaya mendorong adanya perubahan pola kerja antar organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya dalam menyambut investasi yang masuk ke Kota Surabaya.
Selama ini, kata Fathoni, masih terdapat ego sektoral yang menyebabkan program pelatihan tenaga kerja belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia usaha.
Padahal, peluang kerja sebenarnya bisa diprediksi lebih awal melalui data investasi yang masuk ke Kota Surabaya. “Jangan sampai investasi yang tumbuh di sektor kafe, restoran, atau perhotelan, tetapi pelatihan yang disiapkan masih mekanik bengkel atau bidang yang tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika terdapat perusahaan yang mengajukan izin pembangunan hotel, restoran, atau pusat usaha baru, informasi tersebut seharusnya dapat menjadi dasar bagi Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut.
Dengan demikian, ketika investasi mulai beroperasi, warga Surabaya telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan siap bersaing mengisi lowongan yang tersedia.
“Yang harus dilakukan pemerintah bukan menunggu lowongan dibuka. Tetapi menyambut lebih dulu dengan menyiapkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan investasi yang akan masuk,” kata pria yang karib disapa Mas Thoni itu.
Menurut dia, konsep tersebut akan membuat pelatihan yang diberikan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lebih relevan dan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.
Sebagai contoh, apabila tren investasi menunjukkan pertumbuhan sektor kafe dan restoran, maka pelatihan yang disiapkan bisa berupa barista, pelayanan restoran, tata boga, hingga keterampilan hospitality lainnya.
Sebaliknya, apabila investasi bergerak di sektor manufaktur atau industri tertentu, maka jenis pelatihan juga harus menyesuaikan kebutuhan tersebut.
“Output pelatihan harus berbanding lurus dengan kebutuhan pasar kerja. Kalau tidak, maka lulusan pelatihan tetap akan kesulitan terserap oleh dunia usaha,” ujarnya.
Fathoni menegaskan, DPRD tidak bermaksud membatasi masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi Jawa Timur, Surabaya tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik.
Namun demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga Surabaya mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kotanya sendiri.
“Kami tidak berpikir secara primordial. Tetapi pemerintah wajib menyiapkan tenaga kerja Surabaya agar memiliki daya saing yang kuat sehingga bisa mengisi peluang kerja yang tercipta dari investasi yang masuk,” katanya.
Selain persoalan lapangan kerja, DPRD Surabaya juga menemukan kebutuhan baru berupa pentingnya pembangunan yang lebih merata antarwilayah. ADV/DN
