Surabaya,CJ – Menghadapi peringatan cuaca ekstrem dari BMKG Juanda untuk periode 1–10 Maret 2026, Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi infrastruktur dan pembangunan meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur pengendali banjir.
BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya. Dalam rilis tersebut BMKG juga mencatat peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di lapisan 3000 feet serta kondisi atmosfer yang labil yang mendukung pertumbuhan awan konvektif.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto menilai kesiapan kota harus difokuskan pada optimalisasi sistem pengendalian banjir, terutama rumah pompa dan jaringan drainase yang menjadi tulang punggung pengaliran air di Surabaya.
“Kami meminta pemerintah kota memastikan seluruh rumah pompa dalam kondisi siap operasi. Audit teknis perlu dilakukan agar kapasitas pompa benar-benar siap menghadapi potensi hujan intensitas tinggi,” ujarnya Senin (9/3/2026).
Ia meminta audit teknis dilakukan terhadap jumlah rumah pompa aktif, kapasitas pompa, kondisi kelistrikan, serta cadangan daya. Selain itu, pembersihan saluran drainase dan normalisasi aliran air juga dinilai perlu dipastikan berjalan sebelum intensitas hujan meningkat.
Menurut legislator Golkar ini, kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi penting karena Surabaya memasuki periode peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Jangan sampai saat Lebaran justru muncul genangan di titik-titik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Karena itu kesiapan rumah pompa dan saluran drainase harus benar-benar dipastikan sejak sekarang,” tegasnya.
Anggota Komisi C kata Achmad juga mendorong koordinasi antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan sistem pengendalian banjir berjalan optimal, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
Menurutnya, Surabaya sebagai kota dengan kepadatan aktivitas tinggi harus memiliki sistem respons cepat agar genangan tidak mengganggu mobilitas warga.
“Mitigasi harus berbasis data dan respons cepat di lapangan. Jangan sampai dampak cuaca ekstrem mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi menjelang Lebaran,” katanya.
Secara kebijakan lanjut Achmad, DPRD menilai audit kesiapan infrastruktur pengendali banjir merupakan bagian dari manajemen risiko kota sekaligus bentuk akuntabilitas atas belanja infrastruktur dalam APBD.
“Komisi C akan meminta laporan resmi dari OPD terkait selama periode peringatan berlangsung untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal,” pungkasnya. ADV/DN
