Surabaya,CJ – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna pada untuk mendengarkan Pidato perdana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji masa jabatan 2025-2030.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Rapat dihadiri Asisten 1 Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Bupati Bangkalan, Lantamal V, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Tanjung Perak, Ketua PN Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tangjung Perak, Dandim 0830 Surabaya, Sekda Kota Surabaya, para Asisten dan Kepala OPD , staf ahli Pemkot dan camat sekota Surabaya, Pimpinan BUMD kota Surabaya, serta para undangan.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, memberikan apresiasi pada seluruh undangan yang datang. Ia juga mengatakan bahwa sebagai anggota legislatif, pihaknya bakal menyerap visi misi Wali Kota dan mengawal secara langsung pelaksanaannya. Terpenting, kepentingan rakyat harus diutamakan.
“Kami akan menyerap hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan. Kedepan, sinergi yang baik antarelemen akan terus kami ciptakan demi pembangunan Surabaya yang berkelanjutan,” ujar Adi.
Dalam pidatonya, Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Surabaya yang telah memberikan kepercayaan untuk kembali memimpin Kota Pahlawan. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun Surabaya secara berkelanjutan dengan semangat gotong royong.
“Kami akan bekerja keras untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Surabaya harus menjadi kota yang maju secara ekonomi, tetapi juga tetap humanis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepada hadirin, Eri juga sempat memaparkan pencapaian ekonomi Surabaya tahun lalu yang berhasil tumbuh 5,76 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi 3,96 persen. Dipaparkan pula sejumlah program unggulan, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur dan perluasan akses layanan kesehatan di setiap kelurahan.
Eri juga menyampaikan rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan. Butuh anggaran lebih dari Rp25 triliun untuk penanganan permasalahan, mulai banjir hingga pembangunan infrastruktur jalan. Rinciannya, paling tinggi adalah pembangunan infrastruktur jalan Rp10,6 triliun, penanganan banjir Rp9,6 triliun, kesehatan Rp 2,7 triliun, pendidikan Rp 2,5 triliun, honor pelayanan publik Rp 1,4 triliun tiap tahun, Jaminan Kesehatan Semesta Rp 450 miliar, Rutilahu Rp 286 miliar, Penerangan Jalan Umum Rp 280 miliar, dan beasiswa Rp 55 miliar.
Eri menegaskan bahwa langkah utang atau pembiayaan alternatif harus diambil untuk mempercepat pembangunan. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Rp 12,3 triliun tidak cukup untuk mengakomodir seluruh program tadi. Rencana itu sudah disampaikan dalam retret atau pembekalan kepala daerah terpilih di Akmil Magelang Jateng pekan lalu dan mendapat dukungan dari Kementerian keuangan dan lainnya.
Selain itu, Eri menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD dan masyarakat dalam mewujudkan visi besar kota ini. Ia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun Surabaya agar semakin maju dalam lima tahun ke depan.
“Keberhasilan hanya bisa dicapai dengan sinergi yang baik dari semua pihak. Mari bersama-sama mewujudkan Surabaya yang lebih baik lewat semangat gotong royong,” pungkasnya.
Kepada Eri dan Armuji, Adi memberikan dukungan penuh. Selama program-program tersebut bermuara pada kepentingan rakyat.
“Kesejahteraan masyarakat harus jadi prioritas utama. Segala program harus yang berpihak pada rakyat. Kami akan terus memberikan dukungan penuh untuk itu,” ujarnya.
Ia juga mendorong untuk menuntaskan proyek yang sempat tertunda, termasuk penanganan banjir. Sebab, jika tidak diatasi dengan cepat, banjir bisa mengakibatkan kesejahteraan dan ekonomi warga menurun.
“Warga yang semula bisa berjualan, jadi terhalang banjir dan tak bisa berjualan. Keluhan itu harus segera diatasi. Salah satunya dengan pembuatan saluran,” ungkapnya.
Program lain yang juga harus selalu jadi perhatian adalah perihal pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan harus jadi prioritas.ADV/DN