Surabaya, CJ – Setelah vakum tiga tahun akibat pandemi COVID-19. Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya kembali digelar Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Jawa Timur.
Proses pendaftaran kegiatan Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya dalam rangka Hari Jadi Ke-78 Provinsi Jawa Timur sekaligus Hari Pahlawan 2023 mulai dibuka secara dalam jaringan (daring).
“Pendaftaran dibuka hari ini sampai 3 November 2023 melalui laman ‘gjppemprovjatim.com”,” ujar Kepala Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro di Surabaya.
Diprediksi sekitar 12 ribu peserta akan mengikutinya. Dijadwalkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuka bendera start pada 4 November 2023 di Lapangan Surodinawan Kota Mojokerto.
Rutenya dimulai dari Lapangan R. Wijaya di Jalan Raya Surodinawan, kemudian ke Jalan Tri Buana Tungga Dewi, Jalan Brawijaya, Jalan Kiai Wachid Jasyim, Jalan Bhayangkara, Jalan Gajah Mada, Jalan Raya Ajinomoto lalu menuju depan Pabrik Ciwi hingga ke Pasar Krian Sidoarjo yang menjadi lokasi Pos I.
Berikutnya peserta bergerak ke Jalan Trosobo, Jalan Raya Kletek, serta Jalan Sepanjang sekaligus dijadikan sebagai Pos II sebelum memasuki wilayah Kota Surabaya.
Selanjutnya, peserta melintasi Jalan Karang Pilang, Jalan Gunung Sari, Jalan Joyoboyo, depan Kebun Binatang Surabaya, Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang, Jalan Kedung Doro, Jalan Blauran, Jalan Bubutan, Jalan Pahlawan, Jalan Kebon Rojo, lalu garis akhir di Tugu Pahlawan Surabaya.
Kategori pesertanya, kata dia, terdiri dari perorangan putra dan putri, kelompok pelajar, kelompok umum, kelompok TNI/Polri, serta beregu umum.
MAK, sapaan akrabnya, juga mengingatkan kepada peserta tidak mengenakan atribut-atribut berbau politik, seperti seragam partai, seragam caleg maupun calon presiden dan wakil presiden.
“Kami juga melarang peserta membawa atribut atau bendera dari perguruan silat tertentu,” ucap mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim tersebut.
Sementara itu, terkait pengamanan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Intelkam Polda Jatim, termasuk dengan sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang terlibat, yaitu Pemkot Mojokerto, Pemkab Mojokerto, Pemkab Sidoarjo serta Pemkot Surabaya.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Kami sudah sampaikan tak ada hubungannya dengan politis apapun,” kata Kepala Bidang Olah Raga Prestasi Dispora Jatim Abdul Wahab. Han
