Surabaya,CJ – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengkritisi wacana pelibatan TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pernyataan itu disampaikan Bonnie kepada awak media usai menghadiri peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Posko Padegiling, Surabaya pada Jumat (24/7/2026).
Menurut Bonnie, setiap institusi negara seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor.
Ia mengajak publik berkaca pada sejarah, ketika aparat bersenjata pernah dilibatkan dalam kebijakan pemungutan pajak pada masa kolonial.
“Kita harus berkaca pada peristiwa sejarah. Dulu serdadu kolonial dikerahkan untuk memungut pajak. Di Sumatera Barat juga pernah terjadi Perang Kamang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pajak pemerintah kolonial,” ujar Bonnie.
Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara.
Bonnie menegaskan bahwa TNI memiliki tugas menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun urusan perpajakan, kata dia, merupakan tanggung jawab institusi yang memang diberi kewenangan untuk mengelolanya.
“Kalau semua institusi pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka negara ini berjalan sesuai dengan rel yang diharapkan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan institusi di luar kewenangannya berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menanggapi pertanyaan mengenai tepat atau tidaknya pelibatan TNI dan Polri dalam urusan perpajakan, Bonnie mengaku tidak memahami dasar argumentasi kebijakan tersebut.
“Saya tidak bisa memahami logika dan argumentasi yang digunakan untuk melibatkan TNI-Polri. Saya pikir kembalikan saja semua itu berdasarkan tugasnya masing-masing,” tegasnya. Lin
