Surabaya,CJ – Promatika kota di metropolitan seperti di Surabaya sangatlah komplek. Bukan hanya sekedar <span;>bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan pada integrasi kebijakan pemerintah dan kedisiplinan sosial masyarakat.
Permasalahan perkotaan, terutama komoditas ekonomi rakyat dan penanganan banjir, yang harus diselesaikan secara komprehensif tanpa mengorbankan hak-hak warga lainnya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selama ini menjadi salah satu instrumen Pemerintah kota dalam melakukan pembangunan kota. Musrenbang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah Kota Surabaya secara tuntas dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menerangka pembangunan tidak boleh lagi terjebak pada pola tambal sulam yang hanya menyelesaikan persoalan sesaat tanpa menyentuh akar masalah.
Menurut pria yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut, pembangunan kota ideal harus dimulai dari kemampuan pemerintah dalam memetakan persoalan secara menyeluruh melalui kajian yang matang. Dengan begitu, setiap program yang lahir dari Musrenbang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang.
“Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan setiap tahun, tetapi problem yang sama terus berulang. Kalau hanya menyelesaikan gejala tanpa memahami akar persoalannya, maka pembangunan tidak akan pernah selesai,” ungkapnya Jumat (12/6/2026).
Kaji Ipuk mencontohkan persoalan banjir yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan saluran secara parsial, melainkan harus didasarkan pada sistem perencanaan drainase yang terintegrasi dari tingkat kampung, kelurahan, kecamatan hingga skala kota.
“Kalau bicara banjir, harus ada masterplan drainase yang jelas. Kita harus tahu aliran air dari mana, hambatannya di mana, dan muaranya ke mana. Jangan sampai membangun saluran di satu titik, tetapi ternyata justru memindahkan masalah ke wilayah lain,” katanya.
Ia menilai Musrenbang seharusnya menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan secara komprehensif sebelum menentukan bentuk intervensi pembangunan. Kajian yang baik, kata dia, akan mencegah terjadinya pembangunan yang tidak tepat sasaran maupun pengulangan pekerjaan yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
“Kalau saat ini kemampuan anggaran belum cukup untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, minimal pemerintah sudah menyiapkan kajian dan peta jalan penyelesaiannya. Sehingga pembangunan tahun berikutnya tinggal mengikuti arah yang sudah disusun,” jelasnya.
Menurut Kaji Ipuk, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari kualitas fisik bangunan atau besarnya anggaran yang dikeluarkan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan fungsi yang maksimal dan menjawab kebutuhan lingkungan secara berkelanjutan.
“Percuma spesifikasi bangunannya bagus, kualitas materialnya tinggi, tetapi penempatannya tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah manfaatnya bagi masyarakat,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang selama beberapa tahun terakhir berhasil menekan titik-titik banjir melalui berbagai program pembangunan drainase dan normalisasi saluran. Namun demikian, menurutnya pekerjaan tersebut harus terus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi.
Selain persoalan banjir, Ketua DPRD Surabaya juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu sementara wilayah lain masih tertinggal dari sisi fasilitas publik.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan. Jangan sampai ada kawasan yang terus dipercantik, sementara kawasan lain belum mendapatkan fasilitas dasar yang sama,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah keberadaan jalur pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan kelompok disabilitas. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan hak seluruh warga kota sehingga penyediaannya harus merata di berbagai wilayah Surabaya.
“Kita ingin pembangunan yang dirasakan seluruh warga. Jangan hanya fokus mempercantik titik tertentu, tetapi pastikan semua kawasan mendapatkan perhatian yang sama sesuai kebutuhannya,” katanya.
Kaji Ipuk menegaskan bahwa semangat membangun kota dari kampung harus tetap menjadi roh dalam setiap proses Musrenbang. Sebab, berbagai persoalan perkotaan pada dasarnya bermula dari lingkungan terkecil yang membutuhkan perhatian dan solusi yang tepat.
Karena itu, ia berharap hasil Musrenbang tidak berhenti sebagai daftar usulan tahunan, melainkan menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang yang mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, terukur, dan berkeadilan.
“Musrenbang harus menjadi alat untuk merancang masa depan kota. Ketika perencanaan dilakukan dengan benar, maka pembangunan tidak lagi sekadar menambal masalah, tetapi benar-benar menyelesaikannya,” pungkasnya. ADV/DN
