Surabaya, CJ – Persoalan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD bersama Pemkot Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merealisasikan sistem pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan tersentral. Menurutnya regulasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat.
Baktiono menjelaskan regulasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun sistem pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan terpusat di Kota Pahlawan. Selama ini, persoalan limbah domestik masih menjadi tantangan perkotaan. Tidak sedikit air limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke saluran drainase, sungai, bahkan diresapkan ke dalam tanah tanpa melalui proses pengolahan yang memadai.
“Makanya harus segera direalisasikan terkait dengan pengelolaan limbah domestik yang terpadu dan tersentral. Dengan demikian, IPAL-nya juga akan terpadu dan tersentral,” ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Limbah Domestik ini,Rabu (12/11/2026).
Baktiono meminta Pemkot menyiapkan fasilitas penampungan limbah di setiap Sentra Wisata Kuliner (SWK). Limbah cair, air cucian, serta minyak dan lemak dari aktivitas memasak harus dipisahkan agar tidak langsung dibuang ke saluran umum.
“Kalau sementara ini belum ada IPAL, paling tidak di setiap SWK harus disiapkan penampungan-penampungan limbah tersebut. Termasuk sampah harus dibedakan. Air cucian juga harus dipisahkan, sehingga nanti bisa diolah,” jelasnya.
Baktiono mencontohkan persoalan penumpukan lemak di saluran besar kawasan Embong Malang akibat pembuangan limbah restoran dan hotel. Endapan lemak tersebut menggumpal, sulit dibersihkan, bahkan kembali menumpuk setelah dilakukan pembersihan.
“Di kawasan Embong Malang itu banyak juga lemak-lemak akibat restoran maupun hotel yang membuang limbah ke tempat umum karena belum ada IPAL. Itu menggumpal dan kental sehingga sulit dibersihkan. Setelah dibersihkan, satu tahun kemudian kondisinya masih tetap sama,” ungkapnya.
Untuk pembangunan dan pengelolaan IPAL terpusat, Baktiono menilai PDAM Surya Sembada menjadi pihak yang paling tepat karena memiliki landasan regulasi terkait pengelolaan limbah.
“Untuk pembangunan ini diserahkan ke PDAM. Karena perusahaan daerah yang mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan limbah itu hanya PDAM. Tidak mungkin diserahkan ke Kebun Binatang Surabaya, PD Pasar Surya maupun Rumah Potong Hewan. Jadi satu-satunya PDAM,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya peluang dukungan investor luar negeri melalui skema bantuan teknologi atau hibah (block grant). Namun, Pemkot harus menyiapkan lokasi dan kebutuhan teknis pembangunan, termasuk memperhitungkan jaringan utilitas bawah tanah.
Menurutnya, PDAM Surya Sembada bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) memiliki pengetahuan teknis terkait jaringan tersebut.
“Jangan sampai salah, karena nanti infrastrukturnya akan terpendam di bawah tanah. Di bawah ini banyak jaringan-jaringan. Yang tahu persis di antaranya PDAM dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Jadi ketika investor yang akan memberikan block grant secara cuma-cuma itu datang, Kota Surabaya sudah siap,” paparnya.
Selain mengurangi pencemaran, Baktiono menilai sistem pengelolaan limbah terpusat juga berpotensi membantu mengatasi banjir. Nantinya, air limbah rumah tangga, restoran, dan depot atau greywater dialirkan melalui pipa tersendiri.
Sementara limbah blackwater dari septic tank juga diolah melalui sistem khusus.
Dengan pemisahan tersebut, saluran drainase umum dapat lebih difokuskan untuk menampung dan mengalirkan air hujan.
“Bukan hanya untuk limbah saja. Ini juga bisa mengurangi banyak banjir. Karena greywater dari rumah tangga, restoran, dan depot nanti masuk pipa sendiri. Termasuk blackwater dari septic tank juga diolah,” terangnya.
Baktiono menyampaikan, Perda tersebut telah disahkan sekitar dua pekan sebelumnya, masuk lembaran daerah, dan mendapatkan koreksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kini, Pemkot Surabaya diminta segera menindaklanjutinya melalui persiapan teknis dan pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya akan terus mengawal realisasi kebijakan tersebut agar tidak berhenti sebatas produk hukum.
“Kami menagih komitmen bersama dalam pembahasan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah yang terpadu dan tersentral ini agar segera bisa dilaksanakan, paling tidak sebelum berakhirnya masa bakti DPRD Kota Surabaya dan jabatan Wali Kota Surabaya,” pungkasnya. ADV/DN
