Surabaya,CJ – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Hal ini menjadi salah sayu upaya pemerinrah dalam mengatasi problematik kecametan yang ada di Kota Pahlawan. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan salah salah satunya menyangkut kondisi halte dan tempat pemberhentian bus yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi penumpang.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah menilai, sebagian besar halte di Kota Pahlawan masih jauh dari kata nyaman dan belum memenuhi standar fasilitas yang layak bagi masyarakat pengguna angkutan umum.
Menurut Laila, hanya beberapa halte yang dinilai sudah cukup representatif, di antaranya halte di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Darmo, Kaliasin, serta sejumlah titik lainnya di tengah kota. Sementara itu, masih banyak titik pemberhentian angkutan umum yang kondisinya sekadar berupa bus stop tanpa dilengkapi fasilitas memadai.
Bahkan halte di seberang KBS sangat tidak ideal. “Peneduh panas atau pelindung hujan nyaris sulit dinikmati di halte sebagian besar Surabaya. Ada beberapa memang cukup nyaman dan bagus,” kata Laila, Selasa (3/11/2026).
Laila melihat bahwa keberadaan halte memiliki peran penting dalam memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi calon penumpang, terutama saat menunggu kedatangan bus.
Sebagai sarana pendukung ekosistem transportasi publik, halte harus mampu memberikan perlindungan dari panas matahari maupun hujan. Selain itu, fasilitas tempat duduk juga perlu disediakan agar penumpang dapat menunggu dengan nyaman.
Tidak sekadar fasilitas untuk menunggu bisa datang. Halte perlu dilengkapi papan informasi yang memuat jadwal kedatangan bus, rute perjalanan, serta informasi armada yang beroperasi.
“Meski sudah ada aplikasi untuk angkutan publik di Surabaya (Gobis), informasi seputar jadwal kedatangan bus dan jalur harus ditampilkan di setiap halte,” kata Pimpinan DPRD Surabaya ini.
Sorotan terhadap kondisi halte ini juga menjadi penting seiring meningkatnya layanan transportasi publik di Surabaya. Kehadiran Suroboyo Bus dan angkutan pengumpan Wira Wiri menjadi bagian dari upaya pemerintah kota menyediakan alternatif transportasi bagi masyarakat.
Bahkan, saat ini terdapat tambahan 18 unit armada minibus baru untuk layanan Wira Wiri. Penambahan armada tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan dan memudahkan mobilitas warga.
Namun, menurut Laila, peningkatan jumlah armada harus diikuti pembenahan infrastruktur pendukung. Tidak cukup hanya menambah bus, minibus, dan Hiace, pemerintah kota juga perlu memastikan ketersediaan halte yang layak serta kondisi jalan yang baik.
Sebab, kualitas layanan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan, tetapi juga kenyamanan penumpang sejak berangkat, saat menunggu, hingga mencapai tujuan.
Tingginya kebutuhan terhadap transportasi publik juga terlihat dari jumlah pengguna Suroboyo Bus dan angkutan feeder Wira Wiri yang terus meningkat
Semakin banyaknya warga Surabaya yang naik angkutan umum mengindikasikan bahwa warga makin mempercayakan mobilitasnya kepada angkutan publik yang disediakan Pemkot.
Kondisi ini semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Salah satunya melalui penyediaan halte yang representatif, aman, dan nyaman.
Laila berharap pemerintah kota memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Sebab, halte bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang, melainkan bagian penting dari sistem pelayanan transportasi publik.
Semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana pendukung yang memadai.
Laila Mufidah, mendesak Pemerintah Kota Surabaya agar mulai serius memonetisasi halte melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Mulai dari BUMN, perusahaan swasta, korporasi hingga pelaku usaha lainnya, didorong mengambil bagian dalam pengembangan fasilitas transportasi publik.
Menurut Laila, halte memiliki nilai komersial yang cukup besar karena setiap hari menjadi titik pertemuan masyarakat pengguna transportasi umum. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi bagi berbagai produk dan merek perusahaan.
“Dishub harus berani menjual halte. Ada jutaan penumpang setiap tahun. Ini pasar potensial untuk iklan demi peningkatan brand produk apa pun,” kata Laila.
Ia menegaskan, monetisasi halte bukan sekadar upaya mencari keuntungan, melainkan bagian dari strategi penataan transportasi publik agar semakin baik, modern, dan berkelanjutan.
“Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Sudah saatnya jangan bergantung pada APBD dalam pembangunan fasilitas publik,” pungkas Laila. ADV/DN
