Surabaya, CJ – Reformasi layanan paspor dinas resmi dimulai dari Jawa Timur. ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional pengambilan data biometrik paspor dinas, sebuah langkah yang membongkar pola lama yang selama ini serba terpusat.
Penunjukan ini merupakan hasil sinergi antara dan untuk menuntaskan persoalan klasik: data biometrik pemegang paspor dinas yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), hingga kendala pembacaan di autogate bandara internasional.
Kini, pejabat negara tak lagi harus ke Jakarta untuk perekaman biometrik. Layanan dapat dilakukan di kantor imigrasi daerah, dimulai dari Surabaya.
Ini bukan sekadar efisiensi jarak, tetapi upaya memperkuat basis data nasional sekaligus meningkatkan kredibilitas dokumen perjalanan dinas Indonesia.
Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto , menekankan bahwa pembaruan ini menjadi bagian dari penataan sistem yang lebih luas.
“Seluruh pemegang paspor dinas harus terekam secara biometrik dalam sistem keimigrasian. Ini penting untuk integrasi dan keamanan,” tegasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan percepatan transisi menuju paspor dinas elektronik. Direktur Konsuler Kemlu, Akio Tamala, menyebut paspor elektronik kini menjadi faktor penentu dalam hubungan diplomatik.
“Beberapa negara hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik. Ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” ujarnya.
Denmark dan Swedia, misalnya, hanya membuka fasilitas bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas elektronik Indonesia. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman pun mengarah pada standar yang sama.
Dengan sekitar 24 ribu permohonan paspor dinas setiap tahun, lebih dari 1.200 di antaranya dari daerah, kebutuhan akan sistem biometrik terintegrasi menjadi mendesak. Tanpa itu, potensi hambatan mobilitas pejabat negara tetap terbuka.
Pelaksanaan perdana di Surabaya ditandai dengan perekaman biometrik empat Taruna Akademi Angkatan Laut secara simbolis, diikuti 90 taruna lainnya sebagai bagian dari pengujian teknis dan koordinasi antarinstansi.
Program ini melanjutkan uji coba awal di Surakarta pada November lalu dan akan diperluas bertahap ke 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, memastikan Surabaya siap menjadi model implementasi nasional.
“Ini tantangan sekaligus momentum bagi kami untuk membuktikan kesiapan layanan berbasis biometrik yang terintegrasi,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Surabaya tak sekadar menjadi lokasi uji coba, melainkan pintu masuk modernisasi paspor dinas Indonesia menuju sistem yang lebih aman, cepat, dan diakui secara internasional. HUM/CAK
