Surabaya,CJ – Pemotongan bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Beasiswa Pemuda Tangguh yang disamaratakan menjadi Rp 2,5 juta memicu kegelisahan di kalangan mahasiswa. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati, saat mengelar reses atau jaring aspirasi masyarakat di RW 01 Kelurahan Airlangga.
Ajeng menceritakan Mulanya, beasiswa tersebut meliputi seluruh biaya UKT mahasiswa di setiap kampus, ditambah dengan tambahan uang saku Rp 500 ribu per bulan, serta biaya penunjang perkuliahan Rp 750 ribu. Jumlah penerima beasiswa pada 2024 tercatat sebanyak 3.186 orang. Angka tersebut naik menjadi 3.502 orang pada tahun 2025. Tahun ini, kuota beasiswa akan ditambah hampir tujuh kali lipat, yakni 23.820 penerima
Kecemasan tersebut diutrakan oleh seorang mahasiswi yang terancam putus kuliah akibat tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswi semester enam jurusan Teknik Sains di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Surabaya itu merupakan anak yatim.
Ia masuk ke Perguruan Tinggi tersebut melalui jalur mandiri, ia masih memiliki tunggakan UKT sebesar Rp7 juta yang harus segera dilunasi. Di tengah keterbatasan ekonomi, uang sakunya bahkan dipangkas hingga tersisa Rp300 ribu per bulan. Kondisi tersebut membuatnya mempertimbangkan mencari pekerjaan sampingan, bahkan menjadi ojek online, demi bisa tetap melanjutkan kuliah.
Ia mengaku telah mengajukan permohonan keringanan biaya ke pihak kampus. Namun hingga kini belum ada kepastian, sementara tenggat pembayaran semakin dekat.
“Takut tidak bisa lanjut kuliah karena belum bisa melunasi UKT,” ungkapnya lirih di hadapan Ajeng.
Mendengar hal tersebut, Ajeng Wira Wati langsung menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan.
“Saya akan kawal warga tidak mampu agar mendapatkan bantuan pendidikan semaksimal mungkin, terutama untuk penerima beasiswa Pemuda Tangguh, khususnya pendaftar lama,” ungkap Ajeng, rabu (18/2/2026).
Ajeng juga meminta data lengkap mahasiswi tersebut untuk segera dilaporkan dan dilakukan survei ulang, sehingga beban UKT bisa dikurangi dan pendidikannya tetap berlanjut.
Ajeng menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Surabaya dan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan biaya.
Menurutnya, reses harus menjadi ruang nyata menghadirkan solusi, bukan sekadar menampung keluhan.Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mahasiswi bersangkutan bisa menuntaskan studinya.
“Jangan sampai ada anak Surabaya yang putus kuliah hanya karena UKT. Pemkot Surabaya harus hadir memberi solusi bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan,” pungkasnya. ADV/DN
